Makassar, Estetika – Komite Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan Aksi Kampanye di Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kamis (17/2).

Mengangkat “Lawan Kebrutalan Negara” sebagai grand isu, dua puluh organisasi dari kota Makassar turut bergabung dalam aksi kampanye ini guna meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran HAM yang tengah marak di Indonesia.

Dalam aksi ini, terdapat penampilan teatrikal terkait tindakan represif aparat serta dilakukan pembacaan tulisan tentang praktik kekerasan negara di tengah tuntutan ambisi pembangunan.

Hal tersebut sontak saja mengingatkan pada kejadian penggusuran masyarakat pesisir pantai Merpati Bulukumba yang sampai saat ini belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah.

BACA JUGA: BUNTUT PENGGUSURAN, FPR WALHI TUNTUT TEMPAT TINGGAL LAYAK BAGI WARGA PANTAI MERPATI

Suasana saat berlangsungnya teatrikal tindakan represif aparat pada Aksi Kampanye Komite Aksi HAM, di Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kamis (17/2). Foto: Alvira Damayanti/Estetikapers

Adapun tuntutan pada aksi kali ini, yaitu:

  1. Hentikan segala bentuk perampasan ruang hidup,
  2. Hentikan segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian,
  3. Cabut semua UU yang bermasalah,
  4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM,
  5. Wujudkan pendidikan gratis,
  6. Bebaskan semua tahanan politik,
  7. Hentikan segala bentuk pengerusakan lingkungan,
  8. Hentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua.

Presiden BEM Fakultas Bahasa dan Sastra, Syahril, menjelaskan bahwa aksi kampanye ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menuntut keadilan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak bisa disepelekan ternyata masih sering diabaikan.

“Sebenarnya kenapa kita mengambil aksi kampanye sebab kita ingin menyebarluaskannya agar orang-orang dapat mengetahui bahwa tengah terjadi pelanggaran HAM saat ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rapat untuk mempersiapkan aksi berikutnya jika pemerintah tidak memberikan tanggapan atas penyuaraan tuntutan ini.

“Kalau tidak ada respon dari pemerintah terkait tuntutan ini, kita akan agendakan lagi ke depannya aksi selanjutnya,”

Reporter: Alvira Damayanti