S iapa yang tak mengenal Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo setelah aksinya untuk menghimbau seluruh jajaran TNI dan rakyat menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Surutnya wacana PKI setelah bulan September yang lalu tahun 2017. Sekonyong-konyong menjelang pemilu 2019 media sosial kembali getol berbicara terkait PKI. Ganyang PKI! dorr! bom!. Mereka mengunggah mulai dari gambar, video, dan komentar para pengguna media sosial yang pro dan kontra dengan dalih untuk menyudutkan dan memprovokasi masyarakat di negeri yang kami cintai. Sepertinya mereka giat membuat konflik antara orang-orang yang dianggap golongan kiri dan golongan kanan.
Kedua golongan itu menarik untuk dijabarkan dalam perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kiri telah melekat bagi orang-orang yang biasanya condong ke paham komunis, sedangkan definisi kanan merupakan golongan yang berhaluan moderat, yaitu berdasarkan asas keagamaan, kebangsaan, atau tradisi yang sudah ada di dalam percaturan politik dalam negeri sebagai lawan golongan kiri yang berhaluan keras dan berdasar pada sosialisme.
Berdasarkan definisi kiri tersebut, artinya golongan kiri mengarah kepada PKI yang sudah tidak lazim dalam pandangan masyarakat sebagai dalang peristiwa G30S. Sebuah sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia pada tahun 1965. Lucunya, masyarakat membicarakan PKI hanya memandang dari peristiwa G30S tanpa melihat sebelumnya gerakan-gerakan orang-orang yang dianggap kiri. Sementara dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2013), Wijaya Herlambang memberikan wacana yang berbeda dari versi orde baru mengenai peristiwa Gestapu. Bagaimana orde baru melegitimasi anti komunisme melalui sastra dan film pasca peristiwa Gestapu.
Gagasan Wijaya Herlambang telah didukung oleh Noorca dalam novelnya September. Pertama, Noorca menjelaskan bahwa secara tegas dia berargumen bahwa percobaan kup itu adalah akibat dari konflik internal kepemimpinan militer, di mana sebuah klik jenderal-jenderal sayap kanan mendapat dukungan pemerintah asing, khususnya AS, untuk mengambil alih kekuasaan politik dari Presiden. Kedua, Noorca mengatakan dalam novelnya September tidak menyebut keterlibatan PKI sama sekali sebagai dalang penculikan. Kendati novel itu didasarkan pada penelitian Noorca jelas menekankan kepada pembaca bahwa karyanya harus dilihat sebagai fiksi.
Namun, untuk menelusuri gerakan awal orang-orang yang dianggap kiri dan tidak hanya memandang dalam satu peristiwa sejarah saja, mari melihat Sejarah Gerakan Kiri Indonesia Untuk Pemula (2016) yang disusun secara kolektif oleh Penerbit Ultimus mencatat, di tahun 1453-1515 Portugis melakukan ekspansi di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Indonesia untuk menguasai rempah-rempah dengan memanfaatkan raja-raja Nusantara.
Kemudian pada tahun 1602 VOC (Pedagang Belanda) muncul, kemudian bubar pada tahun 1800 akibat korupsi, saat itu Belanda kalah perang terhadap Prancis, lalu Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tahun 1808. Seiring berjalannya waktu Britania merebut Jawa dari Belanda dan Prancis pada tahun 1811, tetapi kemudian kembali diambil alih oleh Belanda. Pada saat Belanda kembali mengambil alih kekuasaan, tahun 1830 berlaku sistem tanam paksa, berlaku UU Agraria, berdiri perkebunan-perkebunan kapital besar milik swasta, dan 1880 UU kontrak tenaga kerja berlaku. Dengan berbagai penindasan dan pengeksploitasi yang dilakukan kolonialisme maka rakyat melakukan gerakan perlawanan untuk mengusir para penjajah. Di situlah awal kelahiran kelas buruh di Indonesia sekaligus awal kelahiran gerakan kiri.
Sementara paradigma kiri dalam masyarakat Indonesia memaknakan sesuatu yang identik dengan hal-hal jelek atau jorok. Misalnya, seruan menggunakan tangan kiri untuk cebok. Jadi, tanpa menelusuri rekam jejak gerakan kiri masyarakat sudah mendakwa bahwa kiri itu kotor. Padahal di sisi lain pembagian golongan itu terjadi pada masa revolusi Prancis, mereka yang menentang raja pada masa itu duduk di sebelah kiri dewan legislatif dan mereka yang mendukung kebijakan-kebijakan raja pada masa itu duduk di sebelah kanan dewan legislatif. Hal ini menandakan bahwa persoalan pembagian golongan adalah hanya di dudukkan pada persoalan pembagian kursi, tetapi penguasa senang melabeli mereka sebagai orang kiri (yang sering melawan akibat penindasan) untuk memberikan pandangan buruk terhadap masyarakat. Konsep seperti itulah yang sering kita namakan politisasi bahasa.
Apakah politisasi bahasa juga digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mengapa Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan definisi tersebut? Mengapa definisi tersebut tidak dikatakan bahwa kiri berpihak kepada rakyat dan kaum yang termaginalkan, sebut saja buruh dan tani. Sebaliknya yang katanya kanan, mereka adalah para penguasa dan pemilik tanah atau modal yang berusaha terus menjaga kekayaan mereka walaupun dengan cara merampas hak-hak rakyat dan merampas kekayaan Negara, sebut saja para koruptor yang sedang merajalela di Indonesia. Duh! Mungkin kelak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa mengganti definisi tersebut seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Harusnya kita giat menjaga keharmonisan dan kerukunan di Negara Indonesia.
Sabtu, 24 Februari 2018
Alamsyah Alimuddin, lahir pada tanggal 30 Mei 1993, saat ini tengah menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNM, kesehariannya rutin dihabiskan di Bengkel Sastra dan Kelompok Belajar Epigram.
*) Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi estetikapers.com.
