Makassar, Estetika – Diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law telah resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Senin malam (5/10). Atas hal tersebut, mahasiswa dan elemen masyarakat terus berusaha untuk membuat gerakan-gerakan dalam upaya menggagalkan dan mencabut UU Omnibus Law.
Berdasarkan hasil konsolidasi bersama Aliansi Mahasiswa Makassar (Makar) yang digelar di Kampus FBS UNM pada Rabu malam (7/10), Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menggelar aksi lanjutan di Depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan pada Kamis (8/10).
Berdasarkan pantauan Reporter Estetika, pukul 14.30 Wita, sejumlah massa aksi telah memadati Kampus FBS UNM yang menjadi titik kumpul aksi. Puluhan massa yang didominasi warna orange tersebut bergerak menuju titik aksi yang berada di ruas Jalan Urip Sumoharjo pada pukul 14.50 Wita dan tiba pada pukul 16.15 Wita.
Setibanya di titik aksi, gerakan yang tergabung dalam Aliansi Makar tersebut mulai memadati ruas Jalan Urip Sumoharjo bersama ratusan mahasiswa lainnya yang tergabung dalam berbagai aliansi untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law.
Ratusan massa aksi mencoba menerobos barisan aparat kepolisian yang berada tepat di atas flyover Kota Makassar. Tembakan bom molotov hingga gas air mata hampir di segala penjuru masih menyelimuti barisan massa aksi. Hingga malam tiba, aparat kepolisian masih menghadang kerumunan massa.
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Resky Seniawan Gasmin, mengatakan bahwa pihaknya masih terus menantikan tanggapan DPR mengenai aksi penolakan UU Omnibus Law.
“Kami harap DPR RI menolak UU Omnibus Law, tapi hingga saat ini belum ada tanggapan yang kami terima,” ucap mahasiswa angkatan 2015 tersebut.
Dua Hari Sebelum Aksi di Depan Gedung DPRD Sulsel, LK FBS UNM Adakan Aksi Tolak RUU di Depan Kampus UNM Parangtambung
Sebelum melangsungkan aksi di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo pada Kamis (8/10), beberapa jam sebelum pengesahan RUU Omnibus Law, LK FBS UNM mengadakan aksi tolak RUU Omnibus Law di depan Kampus UNM Parangtambung pada Senin sore (5/10).
Sekitar pukul 17.00 Wita, massa aksi mulai bergerak menuju gerbang utama Kampus UNM Parangtambung setelah menyanyikan mars mahasiswa di Lapangan Basket FBS UNM.
Dalam aksi tersebut, massa membakar ban dan menutup akses di ruas Jalan Mallengkeri sehingga menyebabkan kemacetan panjang hingga Jalan Daeng Tata Raya. Terlihat spanduk yang dibentangkan di kerumunan aksi tersebut menuliskan kalimat yang menunjukan bentuk kekesalan mahasiswa terhadap pemerintah dan DPR RI.
Kekesalan tersebut juga disuarakan oleh Jenlap aksi, Ahmad Faizal, menurutnya RUU Omnibus Law tersebut merupakan bentuk penindasan jika nantinya secara resmi disahkan oleh pemerintah.
“RUU Omnibus Law adalah RUU yang tidak bisa memanusiakan Rakyat Indonesia, jika RUU tersebut disahkan kemungkinan kita akan kembali ke sistem kolonialisme, bahkan feodalisme. Tanah-tanah petani nantinya akan dirampas dan buruh tidak akan mendapatkan upah minimumnya,” tegasnya saat berorasi di depan massa aksi.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menggagalkan UU tersebut.
“Kalau kemudian hasil dari Rapat Paripurna DPR RI itu disahkan, maka LK FBS UNM akan membuat gerakan lagi bagaimana menggagalkannya,” ucap mahasiswa yang juga merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa Inggris FBS UNM ini.
Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FBS UNM, Muhammad Fadel Rachman, ia mengatakan bahwa Omnibus Law akan memberikan dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.
“Omnibus Law adalah Undang-undang titipan oligarki yang akan merugikan masyarakat sektor nelayan, buruh, petani, dan Rakyat Indonesia pada umumnya,” jelasnya.
Tiktok, Trend Millennial Layangkan Aspirasi
Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam aksi yang berlangsung di Jalan Urip Sumoharjo menjadi viral selepas video Tiktoknya tersebar di media sosial pada Kamis (8/10).
Sejumlah mahasiswa yang diketahui berasal dari Kampus UNM tersebut membuat sebuah tarian Tiktok di tengah-tengah aksi. Dalam video tersebut, sejumlah mahasiswa ini menari sambil diiringi nyanyian berlirik “DPR GOBLOK.”
Tidak butuh waktu lama, video tersebut berhasil viral dan tersebar di hampir seluruh Story WhatsApp mahasiswa. Ada beragam tanggapan mengenai video tersebut beberapa menganggapnya sebagai hal negatif, namun tak sedikit juga memuji video tersebut.
Salah seorang mahasiswa yang tampil dalam video Tiktok tersebut, Wulan, mengatakan bahwa hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi melalui media yang saat ini sedang menjadi trend anak muda.
“Sebenarnya itu spontanitas kak, tapi dipikir-pikir sekarang kan Tiktok itu lagi viral dan booming sampai orang-orang penting juga main Tiktok. Nah, kenapa tidak sampaikan keluhan lewat situ,” jelasnya.
Beberapa orang menilai video tersebut tidak etis. Salah seorang netizen menuliskan ketidaksetujuannya mengenai video viral tersebut di akun Twitter @khy____
“Gua aja yang tadi di lapangan bareng mereka malu banget, untung beda almet,” tulisnya.
Namun, beberapa orang juga menilai baik perbuatan tersebut, hal tersebut disampaikan oleh salah seorang massa aksi, Muh. Ikraam Ikhbaatullah, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengekspresian diri bagi kaum milenial dalam memberikan aspirasinya.
“Menurutku bagus karena saat ini kita butuh bukti penolakan dari semua kalangan baik itu tukang mabar, tukang ngopi, tukang nonton drama korea, bahkan tukang main tiktok sekalipun. Mengingat sekarang Tiktok adalah salah satu trend di kalangan masyarakat terutama masyarakat milenial, kita punya cara tersendiri untuk menyampaikan tuntutan kita. Jadi mengapa tidak dengan penyampaian aspirasi melalui Tiktok,” jelas mahasiswa angkatan 2018 ini.
DPRD Terima Aspirasi Mahasiswa: Kami Bawa ke DPR RI
Di hari yang sama (8/10), setelah melewati aksi yang dilangsungkan sejak beberapa hari yang lalu, akhirnya dua anggota DPRD Sulawesi Selatan temui massa aksi tolak UU Omnibus Law.
Dilansir dari Tribuntimur.com, Mereka adalah Andi Januar Jaury Dharwis dan Risma Kadir Nyampa. Keduanya merupakan perwakilan DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui, Demokrat merupakan fraksi yang menolak pengesahan UU Omnibus Law.
Salah seorang perwakilan dari fraksi Partai Demokrat, Andi Januar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu tersebut dalam lembaga DPR RI melalui fraksi Partai Demokrat.
“Nah, di sini saya harus menampung semua aspirasi dan harapan tersebut untuk saya lanjutkan baik melalui lembaga DPR maupun perjuangan melalui Partai Demokrat DPR RI. Kami akan kawal itu,” jelasnya di hadapan massa.
Hal tersebut juga disampaikan oleh rekannya, Risma, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi mahasiswa hingga UU Omnibus Law berhasil dicabut kembali.
“Melalui mekanisme yang ada di negara kita ini kami akan menyampaikan segala aspirasi masukan, kritikan, dan saran agar bagaimana kemudian UU Cipta Kerja dapat dicabut kembali dan dilakukan yudisium review,” tegas Risma di hadapan massa.
Selain itu, di beberapa wilayah juga, beberapa DPRD turut menerima tuntutan massa aksi dan berjanji akan membawanya ke DPR RI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa dan akan mengawalnya hingga ke DPR RI.
“Tuntutan adik-adik mahasiswa kami pastikan diterima dan dikirimkan ke Jakarta,” kata Supardi di depan massa aksi.
Tarik Ulur Aparat dan Mahasiswa Hingga Korban Berjatuhan
Meskipun tutuntutan massa telah diterima oleh DPRD Sulsel untuk disampaikan ke DPR RI, aksi tetap berjalan hingga malam hari di sepanjang jalan Urip Sumoharjo.
Sejak siang massa mencoba menerobos barikade aparat untuk mencapai Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Atas hal tersebut, aparat membalasnya dengan tembakan gas air mata dan menyebabkan kondisi tidak kondusif. Ratusan massa aksi berkutat melawan barisan aparat kepolisian. Beberapa di antara mereka mencopot beberapa fasilitas umum seperti papan reklame untuk dijadikan barikade massa.
Tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh pihak kepolisian menyebabkan sejumlah massa aksi berhamburan dan terpisah dari aliansinya. Melihat massa mulai berhamburan, aparat kepolisan dengan segera mendorong mundur para massa yang tersisa.
Reporter Estetika kesulitan memantau kondisi di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan dikarenakan sulitnya akses akibat tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh aparat kepolisian di flyover Kota Makassar.
Atas hal tersebut, empat Reporter Estetika terjebak dalam kericuhan tersebut. Beruntungnya, mereka selamat pasca ditolong oleh beberapa warga dan diamankan di kediaman Ketua Rukun Warga (RW) setempat.
Selain itu, berdasarkan pantauan Reporter Estetika, lebih dari tiga korban berjatuhan akibat aksi ini. Menurut beberapa massa aksi, hal tersebut diakibatkan oleh tembakan gas air mata dan juga serangan dari orang tak dikenal.
Salah seorang massa aksi yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) FBS UNM, Muh. Alpian, mengatakan bahwa ada orang tak dikenal yang diduga sebagai provokator.
“Kronologinya tadi sementara di depan ricuh dengan oknum tidak dikenal, di sebelah kiri jembatan tepatnya di dekat sungai. Lalu aparat tiba-tiba melempar gas air mata yang jatuhnya di belakang massa aksi dan kurang lebih ada enam gas air mata, sebab itu penglihatan jadi terganggu,” jelasnya.
Hingga tengah malam, aksi saling serang antara aparat dan oknum tak dikenal masih terlihat di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo.
Reporter: Naufal Fajrin JN
Mengenai laporan yang kami susun ini, pembaca yang tidak sependapat dengan hasil laporan ini, silakan mengirimkan hak jawab di surel kami redaksi@estetikapers.com, baik berisi saran, kritik, atau ralat hingga tuntutan penurunan laporan.