Makassar, Estetika – Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadakan aksi Tolak Omnibus Law di depan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jl. Bougenville No.5, Masale, Kec. Panakkukang, Kamis (20/2).
Aksi Tolak Omnibus Law ini merupakan aksi gabungan LK FBS UNM bersama aliansi Gerakan Rakyat Menolak (Geram) dengan menuntut dua isu tuntutan yakni Menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dan Ciptakan Masyarakat yang Demokratik. Selain FBS, empat fakultas UNM pun tergabung dalam aliansi ini yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
Sebelumnya, sebanyak lima puluh massa aksi FBS berkumpul di kampus FBS Parangtambung pada pukul 11.30 Wita. Kemudian berangkat menuju titik selanjutnya yaitu kampus UNM sektor Gunungsari dan bergabung bersama aliansi Geram dan massa aksi.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Muhammad Aqsha BS, mengatakan bahwa Omnibus Law mempermudah investasi tanpa memperhatikan rakyat kecil.
“Omnibus Law ini mempermudah dan fokus pada percepatan investasi namun rakyatnya cedera,” katanya.
Senada dengan itu, Menteri Riset dan Kajian Strategis BEM FBS UNM, Rahmat Hidayat, mengungkapkan bahwa Omnibus Law mempermudah persoalan administrasi tanpa analisis yang baik.
“Omnibus Law hadir untuk mempermudah persoalan administrasi investasi tanpa ada analisis baik terhadap dampak lingkungan, analisis soal masalah perizinan, itu dipermudah semua bagi investor,” ungkapnya.
Lebih lanjut, demisioner Presiden Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa Inggris FBS UNM ini juga menuturkan bahwa pemilihan titik aksi ini dikarenakan Kantor DPMPTSP merupakan pusat masuknya investasi di Kota Makassar.
“Kenapa kita pilih DPMPTSP ini sebagai titik aksi karena di sini tempat masuknya investasi-investasi khususnya di daerah makassar,” tambahnya.
Reporter: Naufal Fajrin JN