Makassar, Estetika – Kepolisian Sektor Kota Besar (Polrestabes) Makassar menanggapi aksi Protes Rakyat Indonesia (PRI) dengan menggelar dialog terbuka di depan Polrestabes Makassar, Jumat (14/4).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap tindakan represif aparat serta penahanan beberapa orang pada aksi tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Kamis (6/4) lalu.
Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Krimilan (Reskrim), Jupri Natsir, menuturkan bahwa pihak kepolisian tidak mengambil tindakan terkait aksi yang dilakukan, tetapi akibat adanya mobil yang rusak.
“Massa aksi yang kami amankan adalah yang melakukan tindak pidana pengerusakan mobil dan saat ini masih dalam proses penyidikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa massa aksi perlu memahami prosedur yang berlaku untuk dapat membebaskan massa aksi tersebut.
“Ada prosedural yang perlu dipenuhi,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan Lembaga Badan Hukum (LBH) Kota Makassar, Mira, mengatakan bahwa pihaknya sudah memasukkan surat penangguhan penahan ke Polrestabes Makassar sejak Senin.
Namun saat ini, lanjut Mira, Polrestabes tidak kunjung memberikan respons secara resmi terhadap surat tersebut.
“Kami sudah memasukkan surat penangguhan penahan sejak Senin, namun belum ada respons resmi dari Polrestabes,” katanya.
Ia juga menambahkan belum ada bukti yang menyatakan keterkaitan massa aksi yang ditahan dengan kerusakan tersebut, sehingga massa aksi meminta transparansi penyidikan kasus ini.
“Di sini kami hanya meminta pihak kepolisian untuk terbuka terkait penyidikan ini. Jika bukti mengatakan bahwa teman-teman yang ditahan bukan pelaku pengerusakan, maka mereka wajib untuk dibebaskan,” tambahnya.
Reporter: Dewi Ramadhani