Makassar, Estetika– Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan (SulSel) menggelar aksi May Day atau Hari Buruh Internasional dengan membawa grand issue “Pemuda Mahasiswa Bangkit Berjuang Bersama Kaum Buruh untuk Industri Nasional Berbasiskan pada Kemenangan Land Reform Sejati” di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (1/5).

Aksi ini diikuti oleh 12 organisasi mahasiswa yang terdiri dari BEM FMIPA UNM, Universitas Hasanuddin (UNHAS), BEM FBS UNM, BEM FE UNM, BEM FIS UNM, HMJ PKO FIK UNM, HMO FT UNM, WALHI SULSEL, PEMBARU SULSEL, SERUNI MAKASSAR, FMN MAKASSAR, dan AGRA SULSEL.

Adapun tuntutan aksi, yakni:

  1. Bebaskan Ahmadsyah (Eben) tanpa syarat yang ditahan di Polda Sumatera Utara
  2. Cabut UU No. 11 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya
  3. Cabut SE Menaker RI tentang THR
  4. Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat
  5. Berikan jaminan pendidikan dan pekerjaan bagi pemuda
  6. Berikan jaminan kesehatan bagi kaum buruh
  7. Wujudkan land reform dan industri  nasional
  8. Hentikan perampasan ruang hidup rakyat
  9. Perbaiki harga input pertanian
  10. Tolak pembaruan HGU PT. Lonsum Tbk.
  11. Keluarkan seluruh tanah masyarakat (tanah adat Kajang, Bulukumpa Toa, tanah bersertifikat, tanah putusan MA) dari objek HGU PT. Lonsum
  12. Tolak kedatangan Salim Group untuk berinvestasi sawit di Bulukumba
  13. Keluarkan tanah masyarakat dari Taman Hutan Raya (TAHURA) Bonto Bahari dan percepat proses enclave Kampung Jolli seluas 200 H.
Suasana berlangsungnya aksi memperingati hari Buruh Internasional di depan Kantor DPRD, Sabtu (1/5). Foto: Fahrizal/Estetikapers.

Humas aksi, Amastasha, menjelaskan alasan mengapa 13 tuntutan di atas diperjuangkan dalam aksi kali ini.

“UU Cipta Kerja ini masih menjadi problematika utama, itulah mengapa 13 tuntutan tersebut dijadikan tuntutan utama bagi buruh melihat dampaknya yang besar setelah disahkan seperti banyak perampasan ruang rakyat, dan gaji yang diberikan seenaknya oleh perusahaan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa terdapat aturan yang dihapus dalam Omnibus Law.

“Untuk Omnibus Law sendiri terdapat aturan yang membahas tentang cuti haid dan melahirkan itu dihapuskan, dan apabila guru perempuan mengajukan untuk cuti maka akan dipotong gajinya,” ujarnya.

Reporter: AM 3 dan AM 5 Estetika