Parangrambung, Estetika – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadakan diskusi ngontemporer di Sekretariat HMJ FBS UNM, Senin (2/3).

Suasana saat berlangsungnya diskusi di Sekretariat HMJ FBS UNM, Senin (2/3). Foto: Alfira Damayanti.

Diskusi yang membahas “Onimbus Law, Dampak Terhadap Pendidikan” dan dihadiri oleh 65 peserta yang terdiri atas Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan (LK) FBS UNM, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Pengetahuan (FIP), dan Fakultas Teknik (FT) ini menghadirkan Salman Azis sebagai pemantik.

Onimbus Law merupakan konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan kerja yang mana sangat berpotensi merugikan kaum buruh dan mengabaikan sektor lingkungan hidup. Namun, RUU konsep Onimbus Law ini juga mengatur soal pendidikan yang mana berpotensi melanggengkan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar.

Kepala Departemen Sosial Politik HMJ Bahasa Inggris, Alifia Khusnul Hatimah, menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan rekomendasi dari hasil konsolidasi Aliansi Mahasiswa Makassar.

“Rabu, 26 Februari 2020 ada konsolidasi Aliansi Mahasiswa Makassar mengenai Onimbus Law. Disitu kita diminta analisis masalah mengenai Onimbus Law dan direkomendasikan untuk adakan diskusi di tiap kampus. FBS UNM yang tergabung dalam aliansi diminta untuk membahas pendidikan. Insya Allah setelah diskusi ini, akan ada konsolidasi lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, Salman Azis selaku pemantik, menuturkan bahwa dampak Omnibus Law terhadap pendidikan adalah kampus merdeka ala Nadien.

“Dampak Onimbus Law terhadap pendidikan itu adalah kampus merdeka ala Nadien dan ada empat poin, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), mempermudah pendirian prodi baru, magang tiga semester di perusahaan tanpa upah, dan akreditasi,” tuturnya.

Salah seorang peserta kajian, Ratri Septi Astuty, mengungkapkan bahwa diskusi Onimbus Law ini sangat penting untuk dibahas.

“Menurut saya, materi tentang omnibus law ini adalah salah satu materi yg urgent dibahas saat ini. Karena omnibus law ini sendiri dapat dikatakan sebagai masalah yang perlu di selesaikan di Indonesia saat ini,” ungkap ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Asssociation of English Education Student (ACCESS) tersebut.

Reporter: Alfira Damayanti.