Makassar, Estetika – Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali gelar aksi lanjutan “Wujudkan UNM yang Demokratis dan Stop Komersialisasi Pendidikan” di depan Gedung Menara Phinisi UNM, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Rabu (14/7).
Aksi ini merupakan kali kedua dilakukan yang dihadiri oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), serta BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan kembali berakhir tanpa respon balik dari pihak birokrasi.
Adapun isu turunan dari aksi ini, yaitu:
- Transparansi Unit Cost, RKA/KL dan anggaran Covid-19;
- Revisi peraturan kemahasiswaan;
- Terbitkan SOP pengembalian UKT;
- Berikan pemotongan UKT secara general.
Humas Aliansi Mahasiswa, Fahmi Amiruddin, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk menuntut isu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Tujuan kami turun aksi hari ini selain untuk menuntut empat poin utama yaitu, untuk memperlihatkan masyarakat UNM bahwa penting untuk menuntut isu ini pembayaran UKT mengingat tinggal sepuluh hari lagi deadline pembayaran UKT,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tidak ada transparansi terkait model unit cost, RKA-KL dan anggaran covid pada lembaga kemahasiswaan.
“Untuk model unit cost, RKA-KL, dan anggaran covid belum ada model yang ditemukan di lembaga kemahasiswaan. Soal transparansi unit cost itu tidak diperlihatkan pada lembaga kemahasiswaan UNM, sehingga kami meminta bagaimana model unit cost yang seharunsya untuk menghitung biaya UKT,” ungkapnya.
Di sisi lain, salah seorang massa aksi, Rahmat Ariyadi, menyampaikan Aliansi Mahasiswa UNM mengingingkan pimpinan kampus membuka ruang dialog.
“Tuntutan kami ini ingin dibukakan ruang dialog bersama pimpinan agar bisa mendiskusikan masalah yang telah kami kaji secara ilmiah dan telah kami konsolidasikan bersama beberapa Fakultas di UNM,” ujarnya.
Reporter: Riswandi & Alvira Damayanti
