Makassar, Estetika – Protes Rakyat Indonesia (PRI) menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan di Polrestabes Makassar, Jumat (14/4).
Mengangkat grand isu “Pemerintah dan DPR Gagal, Kembalikan Kedaulatan Tertinggi di Tangan Rakyat”, aksi ini melibatkan dua puluh organisasi dari Kota Makassar dengan menampilkan orasi, puisi, teatrikal, tarian cakalele, dan aksi simbolis membuang sampah di Gedung DPRD.
Adapun isu turunan yang turut disuarakan, yakni:
- Bara-Baraya menolak tergusur.
- Tolak Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
- Sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
- Cabut Permenaker No. 5 Tahun 2023 tentang pemotongan upah buruh pada industri ekspor dan berikan THR secepatnya pada pekerja.
- Bebaskan dan lindungi pemukiman dan wilayah tangkap tradisional nelayan dari reklamasi tambang pasir dan illegal fishing,
- Lawan kriminalisasi dan represifitas gerakan rakyat.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
Jenderal Lapangan, Jelow, menjelaskan bahwa aksi ini dilaksanakan di depan Gedung DPRD Sulsel disebabkan pemerintah sudah tidak responsif terhadap kepentingan rakyat.
“Tuntut keadilan untuk rakyat dan melegitimasi tuntutan yang tidak pernah didengar oleh DPR baik itu pusat maupun daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa aksi kedua yang dilaksanakan di depan Polrestabes Makassar bertujuan untuk membebaskan salah seorang massa aksi yang ditahan tanpa bukti dan prosedur hukum yang jelas dari pihak kepolisian.
“Kami ingin membebaskan kawan yang ditahan pada saat tanggal 6 April,” jelasnya.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa penting bagi mahasiswa untuk terus menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat dengan melakukan perlawanan.
“Kita harus terus menyampaikan aspirasi rakyat untuk tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang terus menindas rakyat,” tegasnya.
Reporter: Muhammad Fikri Haikal