Diskusi yang membahas mengenai babak baru kasus represi terhadap LPM Lintas ini dihadiri Tajudin Buano selaku Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Ambon dan Mona Ervita selaku Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
Pengacara Publik LBH Pers, Mona Ervita, mengatakan bahwa tindakan pembekuan lembaga mengindikasikan matinya demokrasi di dunia akademis apalagi kegiatan publikasi jurnalistik oleh LPM Lintas merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
“Adanya SK Rektorat yang membekukan kegiatan LPM Lintas sampai batas waktu yang tidak ditentukan merupakan bukti dari matinya kebebasan demokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa LPM lintas harus tetap ada dan tidak boleh dilarang melakukan kerja-kerja jurnalistiknya karena tidak melanggar kode etik apapun.
Di lain sisi, Ketua AJI Ambon, Tajudin Buano, mengungkapkan bahwa kasus ini akan sulit diselesaikan akibat kurangnya dukungan dari pihak kampus, sehingga harus membangun kerja sama dengan beberapa lembaga demi memperjuangkan LPM Lintas.
“Kasus LPM Lintas sangat rumit karena kurang mendapat dukungan dari pihak universitas,” ungkapnya.
Reporter: AM 8 Estetika
Editor: Aulia Ulva