Makassar, Estetika – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Seminar Pendidikan Nasional di Ballroom Teater Pinisi UNM, Jumat (6/2) lalu.
Mengangkat tema “Membaca Arah Pendidikan di Balik Stabilitas Politik Kekuasaan”, seminar ini menjadi ruang diskusi kritis untuk mengulas relasi antara kebijakan pendidikan dengan dinamika politik yang menyertainya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama: Anggota Komisi X DPR RI, H. Muslimin Bando; Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Hasnawi Haris; serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai. Jalannya diskusi dipandu oleh Dosen UNM, M. Yunasri Ridho sebagai moderator.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan. Menurutnya, pendidikan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada capaian angka atau pembangunan fisik.
“Pendidikan bukan sektor pelengkap, melainkan mesin penggerak perubahan sosial dan masa depan bangsa,” jelasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, H. Muslimin Bando, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mendorong pemerataan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Langkah ini ditempuh melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun serta penguatan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Pendidikan harus melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Muslimin.
Di sisi lain, Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Hasnawi Haris, memberikan catatan kritis. Dia menilai pendidikan nasional hingga kini belum memiliki desain besar (grand design) yang berkelanjutan, sehingga kebijakan kerap berganti seiring transisi kepemimpinan.
“Kita belum memiliki cetak biru pendidikan nasional yang konsisten,” pungkasnya.
Reporter: Adhe Utami Lestari