ADAKAN DIALOG KEMAHASISWAAN, DEKAN FBS: BUKAN KEWENANGAN MAHASISWA MENGETAHUI PNBP

Makassar, Estetika – Pimpinan Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadakan dialog Kemahasiswaan bersama perwakilan Lembaga Kemahasiswaan (LK) FBS UNM, Jumat (15/5).

Dialog yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pukul 9.30 hingga 11.50 WITA pagi ini, dihadiri oleh beberapa pimpinan FBS, di antaranya: Syukur Saud, Sahril Nur, Muh. Saleh, Sukardi Weda, Aziz, Muh. Ichwan Suwahab, Mayong Maman, Murni Mahmud, Usman Pahar, Sultan, Andi Farisna, Nensilianti Saila, Sarifuddin, La Sunra Baharuddin, dan perwakilan setiap LK FBS UNM.

Ada tiga agenda yang dibahas dalam dialog tersebut, di antaranya: perkuliahan daring, sistem penilaian semester genap (kuliah daring), dan dana LK 2020-2021.

WD I FBS UNM, Sahril Nur, menanggapi pertanyaan Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FBS UNM, Fadel Rachman, mengenai sistem pelaksanaan kuliah daring. Ia mengatakan bahwa selain menggunakan LMS, ada alternatif lain namun belum sempat disosialisasikan kepada mahasiswa.

“Sesuai dengan Surat Edaran Rektor, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, memang sudah diarahkan beberapa alternatif dengan memanfaatkan LMS yang ada, yang pertama itu LMS UNM sendiri, ada namanya kelase dan terakhir itu akhirnya diarahkan menggunakan Google Classroom. Meskipun akhirnya hal ini tidak sempat disosialiasasikan kepada semua mahasiswa, karena hal ini muncul setelah terjadinya kasus pandemi, dan mahasiswa sudah tidak ada di lingkungan kampus,” ungkapnya.

Di lain sisi, Dekan FBS UNM, Syukur Saud, mengatakan bahwa telah ada format penilaian yang akan digunakan oleh setiap dosen selama perkuliahan daring di tengah pandemi ini.

“Karena ini adalah kebijakan, maka saya instruksikan kepada WD I untuk membuat suatu format yang seragam untuk diberikan kepada prodi-prodi dan juga jurusan nanti, bahwa sistem penilaian yang ada sekarang ini, yang dalam pandemi Covid-19 ini, kita seragamkan itu penilaian, sehingga mahasiswa, kira-kira bisa menilai bahwa, oh poin-poin ini saya ikuti, poin-poin ini tidak saya ikuti, adanya transparasi dalam penilaian,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menanggapi pertanyaan Fadel Rachman mengenai transparansi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menegaskan bahwa bukan kewenangan mahasiswa untuk mengetahui hal tersebut.

“Anandaku, jangan ditanya semua pendanaan-pendanaan yang ada di UNM ini dan di fakultas ini. Semua mahasiswa mau tahu, bukan domainnya. Ada Badan Pengawas Keuangan (BPK), ada Inspektural, ada Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) melaksanakan tugas seperti itu, jadi jangan mencari misalnya ini itu, marah itu pak rektor kalau mencari semua ini itu, padahal bukan domainmu itu,” tegasnya.

Di akhir dialog, Mensospol BEM FBS UNM, Fadel Rachman, menyimpulkan ada empat kesepakatan dan pihaknya berharap agar segera direalisasikan oleh pimpinan FBS UNM.

“Semoga kesepakatan yang hadir pada hari ini bisa dilanjutkan oleh pimpinan dan segera direalisasikan: (1) Mengenai mekanisme penilaian perkuliahan harus segera dikeluarkan, (2) Khusus bimbingan untuk seminar dan yang sedang bimbingan, (3) Menyelesaikan penyerahan bantuan kuota 10 gb dari UNM, (4) Data PNBP untuk dana lembaga kemahasiswaan,” jelasnya.

Reporter: Alfira Damayanti

Leave a Reply

Skip to toolbar