Sebuah Catatan Hitam dari LK UNM

Tepat di tanggal 24 Agustus 2018 – catatan-catatan hitam ini lahir sebagai penyampaian secara lansung dihadapan para hadirin yang terhormat guna menangkal tentang hoax konstruktif dari kekuasaan. Masalah-masalah yang hadir di dalam kampus mesti kita bongkar di hadapan ribuan netizen serta hadirin guna membuka mata, hati serta akal bahwa Kampus yang berlabel Akreditasi “A” dan berstatus satker terbaik ternyata hanya menjadi pajangan foto yang indah dibawah meja kekuasaan.

Disini, terpampang wajah pendidikan model era kegelapan (Darkness Age) yang mengharuskan kita untuk tunduk kepada otoritas gereja, seperti di masa lalu – tetapi perbedaannya di titik beratkan kepada ketundukan diri kita sebagai mahasiswa terhadap otoritas Pimpinan Universitas Negeri Makassar yang anti kritik dan penuh dengan pencitraan. Selanjutnya, tak lupa kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mba Najwa Shihab serta kru Narasi Tv dalam memilih kampus Universitas Negeri Makassar sebagai lokasi road show dalam berbincang-bincang soal masalah-masalah dikampus ini.

Dalam catatan-catatan ini kami memulainya dari persoalan pembungkaman demokratisasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (FE UNM). Hal tersebut ditandai dengan keluarnya SK Skorsing bernomor 3561/UN36.22/TU/2018 untuk 2 Semester ditujukan kepada 2 mahasiswa dan bernomor 3562/UN36.22/TU/2018 untuk 1 semester yang ditujukan kepada 4 mahasiswa – secara administratif cacat secara prosedural.

Melihat kecacatan tersebut secara kritis. Pertama, alasan dalam melakukan skorsing tidak berlandaskan kepada aturan akademik sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 dan 30 tentang alasan skorsing, tetapi anggota komisi disiplin (Komdis) FE UNM berlandaskan kepada etika mahasiswa yang termaktud dalam pasal 24 tentang tata tertib dan sanksi-sanksi akademik dengan alasan yang cukup subjektif. Kedua, secara prosedural anggota Komdis tidak mengikut kepada alur pemberian sanksi sesuai dengan Kode Etik UNM BAB IV Pasal 14 ayat 4 poin (d) tentang Hak Mahasiswa untuk melakukan pembelaan. Ketiga, pemanggilan yang hanya sekadar menunjuk mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, terbukti dari 6 (enam) mahasiswa yang dikenakan skorsing salah satu diantaranya tidak mengikuti aksi hingga akhir – disebabkan mahasiswa tersebut telah memasuki jam perkuliahan yang sedang berlansung. Keempat, Surat Keterangan Skorsing dinilai cacat secara administrasi dikarenakan tidak adanya poin menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan serta memutuskan sebagai landasan hukum dalam melakukan skorsing.

Kesalahan tersebut berangkat dari niat pimpinan UNM dalam mematikan gerakan sosial. Kok hanya mempertanyakan kejelasan 41 paket anggaran (Penemuan data 41 paket anggaran FE UNM di laman resmi https://sirup.lkpp.go.id yang diakses pada tanggal 22 Mei 2018) malah dibalas dengan SK skorsing? Apalagi kronologis mahasiswa FE UNM dinilai cukup beretika dalam melakukan gerakan sosial (UNM, BEM FE, Sekedar bertanya, Pimpinan FE UNM Skorsing 6 Mahasiswa, 11 Juli 2018). Pimpinan FE UNM telah melanggar UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Persoalan yang kedua adalah adanya beberapa Kasus Korupsi di UNM yang sampai hari ini masih mandet di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Menurut Peneliti senior Anti Corruption Committee (ACC-Sulawesi), Angga Reksa, yang dirilis pada tanggal 2 Mei 2018 oleh www.inikata.com mengatakan, penanganan kasus korupsi yang terjadi di Kampus UNM mulai tidak jelas lantaran hingga saat ini belum ada aktor utama yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, dari 12 kasus korupsi yang terjadi di kampus UNM itu hanya ada dua kasus yang diproses oleh Kejati Sulses dan yang lainnya masih mandet. Kedua kasus yang diproses itu adalah korupsi laboratorium teknik UNM dan pengadaan alat olahraga Fakultas Olahraga. Ditengah kebuntuan penanganan kasus tersebut, Angga Reksa, mengutarakan letak permasalahan dalam kasus dugaan korupsi laboratorium teknik UNM ketika Dekan Fakultas Teknik yang sebagai penanggungjawab dalam hal itu mengklaim bahwa bangunan yang dikerjakan telah selesai seratus persen. Sehingga pihak kampus UNM harus melakukan pembayaran secara full kepada para kontraktor yang mengerjakan laboratorium itu namun fakta yang terjadi di lapangan adalah bangunan itu belum selesai.

Mandetnya kasus tersebut menyebabkan terganggunya kesehatan keuangan UNM. Padahal jika kita takar rata-rata pemasukan Negara Bukan Pajak di tahun ini berkisar rata-rata 21.707.500.000 untuk akumulasi mahasiswa baru tahun 2018 serta ditahun 2017 berkisar 18.361.200.000. lalu kemanakah UKT yang dibayarkan selama ini?

Di tahun 2017 persoalan KKN Berbayar muncul di permukaan. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan payung hukum Permendikbud No. 55 tahun 2013 tentang UKT dan BKT secara kritis telah menuai polemik di lingkungan UNM. Konsep “Tunggal” dari UKT ternyata menghianati asas ketunggalannya yang mana masih banyaknya pungutan-pungutan lain di luar UKT termasuk pemberlakuan KKN berbayar di Universitas Negeri Makassar. Dalam UKT ternyata telah mengakomodasi seluruh biaya akademik (langsung) dan non-akademik (tidak lansung) selama 8 (delapan) Semester sebagai kebutuhan yang dibayarkan setiap semesternya. Termasuk KKN yang merupakan kegiatan akademik – telah masuk kedalam UKT yang dibayarkan.

Dalam regulasi Permendikbud No. 55 tahun 2013 telah mengalami perubahan regulasi di setiap tahunnya yakni Permendikbud No. 73 tahun 2014, Permenristekdikti No. 22 tahun 2015, Permenristekdikti No. 39 tahun 2016 dan Permenristekikti No. 39 tahun 2017. Regulasi ini dipandang secara kritis telah menghianati perkataan Muh. Nuh yang dirilis Bulan Juli tahun 2013 sebelum keluarnya sistem UKT dan BKT. Menurutnya, berlakunya UKT malah akan meringankan beban mahasiswa karena subsidi dari BOPTN dan subsidi antar mahasiwa. Yang terjadi adalah malah banyaknya biaya yang dibebankan di luar UKT termasuk KKN Berbayar. Contohnya yang dirilis pada laman suaraorange.com pada tanggal 30 Januari 2018 bahwa di tahun pada saat penetapan permenristekdikti no. 22 tahun 2015, PTN boleh menarik Uang Pangkal pada beberapa jalur masuk, tingginya beban UKT mahasiswa bidikmisi yang notabene merupakan beasiswa masyarakat kurang mampu namun memiliki prestasi akademik. Kemudian dalam Permenristekdikti No. 39 tahun 2016 beban UKT bertambah lagi dengan beberapa pembiayaan yang tidak ditanggung oleh UKT termasuk di dalamnya KKN, biaya bersifat pribadi, biaya asrama dan kegiatan penelitian mandiri dan yang paling menciderai masyarakat dan hilangnya kewajiban PTN menetapkan pengelompokan UKT minimal 5 persen pada golongan I dan 5 persen pada kelompok II.

Penetapan biaya KKN untuk semester genap tahun 2018 di Universitas Negeri Makassar tidak kalah menciderai tujuan lahirnya UKT. Pasal 7 ayat 1 poin (b) yang dijadikan kampus sebagai dalih untuk mendukung kebijakan tersebut sesungguhnya cacat dalam konteks penyusunan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang diakumulasi pada saat sebelum masuknya mahasiswa baru. Bahkan bertentangan dengan pernyataan dari Menristekdikti yang dirilis di detiknews pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2017 menjelaskan bahwa yang tidak dibiayai adalah kebutuhan di lokasi. Tafsiran itulah yang dijadikan landasan sebagai kuat untuk menolak KKN dalam proses pembayarannya. Bercermin pada Universitas Negeri lain seperti UNHAS, Universitas Palangkaraya dan beberapa PTN yang hadir di Indonesia bahwa hanya UNM yang memberlakukan pembayaran KKN diluar dari UKT.

Catatan-catatan ini membuktikan bahwa Gedung Phinisi telah dikotori. Perlahan tapi pasti kampus ini menjadi lumbung uang yang berorientasi kepada keuntungan-keuntungan yang ditimpa oleh tangan-tangan birokrat kampus. Sungguh manifesto ini adalah bagian dari keresahan kami. Semoga road show kali ini menjadi ruang dalam mencari solusi. Jika tidak maka Kampus ini akan betul-betul menjadi Universitas Negeri (Mahal) yang hanya berorientasi kepada profit serta menjadi ruang praktik fasisme ala Hitler secara modern.


Dwi Rezky Hardianto kerap disapa Ari merupakan mahasiswa FBS UNM angkatan 2013. Mantan Sekretaris BEM FBS UNM dan saat ini menjabat sebagai Presiden BEM UNM periode 2018-2019. Tengah menyelesaikan studi S1 pada prodi Sastra Inggris.

*) Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi estetikapers.com.

Estetika Tim